KEMERDEKAAN PAPUA SUDAH DIAMBANG PINTU ??

Masyarakat Papua pendukung OPM terus terbuai dalam ilusi dengan adanya kabar burung, bahwa Papua sudah diambang kemerdekaan. Ini sekedar hasutan dan bentuk propaganda yang diciptakan oleh para penggiat elite politik OPM untuk mencari dukungan masyarakat yang kian hari semakin menurun, Perjuangan Papua Merdeka sudah berubah menjadi ceritera dongeng turun temurun dengan mempertunjukan hasil yang sama dari tahun ke tahun, artinya orang Papua di Tanah Papua selalu mendapat berita burung, bahwa masalah Papua sudah hampir tuntutas dan Kemerdekaan Papua sudah diambang Pintu. Perjuangan Kemerdekaan Papua sudah di dukung oleh seratus Negara, perhatian dunia Internasional dan sebagainya.

Sebagai penulis, dan bahkan sebagai seseorang yang pernah terlibat langsung secara fisik dalam seluruh proses perjuangan Papua Merdeka, lebih dari 25 tahun,  menjadi saksi mata dalam proses pengambilan keputusan para Pemimpin Pasifik,  bahkan pernah berlalu lalang di koridor MSG dan PIF,  saya kini menentang Propoganda dan Provokator Papua Merdeka yang tidak mengatakan tentang kebenaran, tetapi menebarkan berita-berita omong kosong untuk mencari dukungan massa, demi status quo yang makin jauh dari arah dan tujuan politik Papua merdeka yang sebenarnya.

Perkembangan modernisasi, perluasan kerja sama antar negara, dan terakhir oleh ancaman globalisasi, perubahan suhu bumi dan naiknya permukaan air laut membuat Negara-negara lain termasuk Negara-Negara Pasifik mulai menjalin kerja sama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara tetangga.

Negara Republik Indonesia yang dahulunya menjadi observer di forum Pasifik, kini sudah menjadi Negara yang aktip dalam Forum Development Partner Meeting di Pasifik. Hal ini menandakan bahwa kepercayaan negara-negara Pasifik terhadap Negara Republik Indonesia makin baik dan kuat, bahkan Negara Republik Indonesia di terima sebagai Negara tetangga dalam satu kawasan keluarga, Sehingga peran serta Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Pasifik adalah sangat penting bahkan memberi peluang aktif menjawab bahaya globalisasi yang kian meningkat ancamannya. Sebagai Negara dalam Kawasan Keluarga, Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi partner yang aktip dalam rangka memberi dukungan terhadap pemenuhan tujuan utama Pasifik yaitu mendorong terciptanya kemakmuran, kesejahteraan dan perdamaian Pasifik sehingga dalam rangka mengukur seberapa besar kekuatan politik Perdana Menteri Solomon Island, Menase Sogurave, untuk mempengaruhi pemimpin-pemimpin Pasifik untuk mendukung Organisasi Papua Merdeka, sedikit banyaknya akan tergantung dari cara pandang Pasifik terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sikap dan tindakan para pemimpin ULMWP dalam rangka membangun kekuatan di Pasifik juga adalah salah satu aspek politik yang sangat menentukan keputusan para Pemimpin Pasifik, apalagi sesudah di investagasi oleh pemerintah Papua New Guinea, bahwa ketidak nayaman situasi politik di PNG sampai terjadinya demonstrasi untuk menjatuh Perdana Menteri PNG “Hon. Peter O’neil” di Port Moresby dan penembakan beberapa mahasiswa oleh Polisi PNG disinyalir ada keikut sertaan para pemimpin ULMWP.

Sementara ULMWP memperjuangkan upgrade status keanggotaan di Forum MSG dan PIF dengan keadaan dalam tubuh organisasi ULMWP terdapat keretakan akibat ketidak kesefahaman diantara para pemimpinnya, Melenesian Community of Indonesia (MCI) atau Masyarakat Melanesia Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) propinsi, yaitu Propinsi Papua, Propinsi Papua Barat, Propinsi Maluku, Propinsi  Maluku Utara dan Propinsi Nusa Tenggara Timur, masih aktip sebagai Corporate Member, hal ini jugalah yang membuat  ULMWP tidak diterima sebagai anggota MSG karena salah satu syarat sebagai anggota adalah sebuah Negara bukan organisasi kelompok.

Perlu di ingat, bahwa ketika Pepera Tahun 1969 diadakan di Tanah Papua, hanya hampir 90 negara anggota PBB yang berpartisipasi mengambil voting di Sidang Umum PBB, yang mayoritasnya mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia,  dengan melahirkan Resolusi 2504, bahwa Papua adalah daerah intergral Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Tahun 2016, jumlah Negara anggota PBB telah bertambah menjadi lebih dari 200 negara anggota, dan sekuat apakah diplomasi politik ULMWP mempengaruhi Negara-negara tersebut, agar Kemerdekaan Papua terwujud? Menghitung diantara Negara-negara anggota PBB, dalam perhitungn politik Perjuangan Papua Merdeka, sekarang hanya didukung oleh 2 (dua) Negara di Pasifik yaitu Solomon Islands dan Vauattu sementara mereka termasuk Negara-negara kecil yang pengaruh politiknya tidak terpandang kuat di PBB. Sejarah membuktikan beberapa Negara pendukung Papua Merdeka, akhirnya menyatakan tidak melanjutkan dukungan karena kepentingan utama Negara mereka, seperti Belanda,Senegal, Nauru dan Kiribati.

Apakah Belanda mendukung Papua Merdeka karena dahulu menguasai Papua dan merancang kemedekaan Papua? Jawabannya sangat tegas TIDAK. Belanda sejak kekalahan di Pepera 1969, sudah berada di pihak Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena menerima keputusan Resolusi PBB No. 2504 sebagai KEPUTUSAN NEGARA-NAGARA ANGGOTA PBB YANG FINAL.

Dengan semakin menurunnya minat masyarakat Papua dengan seruan dan ajakan aksi demo oleh KNPB untuk Papua Merdeka menunjukkan masyarakat Papua semakin cerdas dan semakin jeli dalam memilah dan menilai segala ajakan dengan mengatasnamakan masyarakat Papua karena pada kenyataannya hanyalah ambisi individu dan kepentingan kelompok bukan untuk kemajuan masyarakat Papua.