NEGARA REPUBLIK NAURU PINDAH HALUAN POLITIK

Nauru, Negara Republik yang terletak diatas pulau karang kecil di tengah lautan Pacifik menyatakan sikap Politik Baru, mendukung Integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nauru adalah sebuah Negara kecil yang sangat kaya raya dengan produksi tambang phospat kini  mengalami masa sulit dengan perekonomian negaranya, karena tambang Phospat yang dahulunya menjadi sumber utama devisa Negara telah terkeruk habis.  Negara yang pernah menjadi Negara terkaya dan makmur kini mulai goyah memikirkan masa depan warga Negaranya yang hanya berjumlah enam ribu orang, sementara penghuni lainnya adalah para pengungsi kapal dari Afganistan, Pakistan dan Negara-Negara Timur Tengah yang dipindahkan kesana oleh Pemerintah Australia dan berdiam di pusat pengungsian yang mewah, sehingga seluruh jumlah penduduk pulau itu mencapai 13 ribu orang.

Kini Negara kecil ini sedang mengemas langkah-langkah baru survival menyongsong masa depan untuk warga Negaranya dengan memperbaiki Managemen keuangan Negaranya dengan Investasi diantaranya dibidang perikanan, sisa-sisa tambang phospot termasuk Investasikan Pulau Nauru menjadi tempat untuk digunakan oleh Australia dalam mengurus proses Keimigrasian para pengungsi (Detention Centre) sebelum mereka mendapatkan status baru yang jelas.

Pada tanggal 31 Januari 2017 yang lalu, Negara Republik Nauru merayakan HUT Kemerdekaan yang ke-49.  Momentum ini sangat penting dimana Negara Republik Nauru mencanangkan langkah baru Politik Negaranya menyongsong masa depan, sama seperti Negara-Negara kecil lainnya.  Nauru sedang terancam bahaya Globalisasi termasuk perubahan suhu bumi dan naiknya permukaan air laut serta survival dari warga Negaranya sebagai ancaman serius, sehingga pencanangan keputusan baru menjadi prioritas utama yang segera dilaksanakan.

Negara Republik Nauru dalam hal memandang masa depan Negeri dan warga Negaranya untuk survival dan eksistensi serta daya tahan dalam menghadapi globalisasi dan ancaman-ancaman yang kian kuat, tidak dapat bertahan dalam kondisi sekarang tetapi memerlukan bantuan Negara lain dalam visi masa depan, “Together we stand for survival” daripada hancur termakan oleh “survival of the filter” karena kelemahan sendiri.

Dalam Percaturan Politik di kawasan Pacifik, Republik Nauru merupakan satu Negara diantara 16 Negara anggota PIF (Pacifik Islands Forum) yang memberi dukungan terhadap Perjuangan Papua Merdeka hal ini terbukti dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang penting, termasuk terorganisirnya seluruh aktivitas kampanye Internasional politik Papua Merdeka di tingkat 50 Nauru House di Melboune – Australia yang dapat berhubungan dengan seluruh Negara-Negara, hal mana lewat partisipasi kKesatuan Negara-Negara Pasifik dan Melanesia Shepardbead Group (MSG), memungkinkan orang Papua Merdeka membawa masalah perjuangan masuk di Sidang Millenium ( Sidang Umum PBB) tahun 2000, ini kontribusi Negara Republik Nauru yang sangat signifikan terhadap perjuangan Papua Merdeka.  Dukungan yang demikian masih berlanjut, bahkan pada sidang umum tahun 2016, Nauru termasuk salah satu Negara diantara 5 Negara Mikronesia dan Polinesia yang menyuarakan simpati terhadap masalah hak azasi di Tanah Papua.

Politik itu seperti arus di laut atau awan di langit, arahnya tak tentu tetapi ditentukan oleh kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan masa depan suatu Negara, begitu juga dengan Negara Republik Nauru tiba pada persoalan hari esok Negeri dan warga Negaranya mana yang harus di pilih dan diputuskan.

Dilain pihak, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai polemik politik dis-integrasi bangsa berusaha menjawab berbagai tantangan politik Internasional, termasuk meredamkan dukungan Negara Pacifik terhadap perjuangan Papua Merdeka.

Dalam rangka menetapkan masa depan, Negara Republik Nauru kini memandang Indonesia sebagai salah satu Negara Besar di kawasan Pacifik Selatan dan Asia Tenggara untuk menjalin hubungan kerjasama, teristimewa pada isu survival dan bahaya Globalisasi yang semakin menjadi ancaman serius, oleh karena itulah kerja sama mulai dirintis oleh Pemerintah Indonesia melalui sebuah Tim yang secara sukses telah berdialog dengan pemerintah Negara Republik Nauru tentang keadaan sebenarnya di Tanah Papua termasuk isu-isu hak azasi yang dibesar-besarkan tanpa alasan dan bukti.

Tim yang terdiri dari 4 OAP, masing-masing Nickolas Simlone Messet, Pranzabert Joku, Nico Jakarmilena dan Jhon Norotouw telah mengadakan perbincangan resmi atas nama Pemerintah Indonesia tentang keadaan real hak azasi di Tanah Papua. Disadari bahwa keadaan human right abuses yang disebarkan melalui media sosial seperti Facebook,website dan sebagainya adalah hal-hal yang tidak benar dan dari sumber yang tidak terpercaya.

Dalam rangka memperbaiki situasi hubungan politik yang kurang baik dengan Indonesia, telah disampaikan pula bahwa Pemerintah Indonesia telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada utusan Negara manapun untuk mengunjungi Tanah Papua.

Presiden Negara Republik Nauru, Hon Baron Waqa dalam apresiasinya menyatakan bahwa Negara Republik Nauru dalam menyongsong hari esok yang lebih baik  bagi Negeri dan warga Negaranya akan membuka hubungan Diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini telah dikatakan dengan serius dan telah dibuktikan dengan adanya undangan resmi Negara yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H. untuk mengunjungi Negara Republik Nauru pada tanggal 31 Januari 2017 lalu untuk menghadiri perayaan HUT Kemerdekaan ke-49, hal mana kehadiran  itu sudah ditandai dengan kehadiran Delegasi Indonesia  yang dipimpin oleh Deputy I Polhukam Mayjen TNI Yoedhi Swastono.

Sikap politik Negara Republik Nauru tentu saja memberi signal yang jelas kepada Negara-Negara lain dalam persemakmuran Pacifik untuk mempertimbangkan posisi mereka terutama menanggapi kehadiran Indonesia di Pasifik sebagai Post Forum Dialog Partner atau status Masyarakat Melanesia Indonesia  sebagai anggota Associate Member.

KEMERDEKAAN PAPUA SUDAH DIAMBANG PINTU ??

Masyarakat Papua pendukung OPM terus terbuai dalam ilusi dengan adanya kabar burung, bahwa Papua sudah diambang kemerdekaan. Ini sekedar hasutan dan bentuk propaganda yang diciptakan oleh para penggiat elite politik OPM untuk mencari dukungan masyarakat yang kian hari semakin menurun, Perjuangan Papua Merdeka sudah berubah menjadi ceritera dongeng turun temurun dengan mempertunjukan hasil yang sama dari tahun ke tahun, artinya orang Papua di Tanah Papua selalu mendapat berita burung, bahwa masalah Papua sudah hampir tuntutas dan Kemerdekaan Papua sudah diambang Pintu. Perjuangan Kemerdekaan Papua sudah di dukung oleh seratus Negara, perhatian dunia Internasional dan sebagainya.

Sebagai penulis, dan bahkan sebagai seseorang yang pernah terlibat langsung secara fisik dalam seluruh proses perjuangan Papua Merdeka, lebih dari 25 tahun,  menjadi saksi mata dalam proses pengambilan keputusan para Pemimpin Pasifik,  bahkan pernah berlalu lalang di koridor MSG dan PIF,  saya kini menentang Propoganda dan Provokator Papua Merdeka yang tidak mengatakan tentang kebenaran, tetapi menebarkan berita-berita omong kosong untuk mencari dukungan massa, demi status quo yang makin jauh dari arah dan tujuan politik Papua merdeka yang sebenarnya.

Perkembangan modernisasi, perluasan kerja sama antar negara, dan terakhir oleh ancaman globalisasi, perubahan suhu bumi dan naiknya permukaan air laut membuat Negara-negara lain termasuk Negara-Negara Pasifik mulai menjalin kerja sama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara tetangga.

Negara Republik Indonesia yang dahulunya menjadi observer di forum Pasifik, kini sudah menjadi Negara yang aktip dalam Forum Development Partner Meeting di Pasifik. Hal ini menandakan bahwa kepercayaan negara-negara Pasifik terhadap Negara Republik Indonesia makin baik dan kuat, bahkan Negara Republik Indonesia di terima sebagai Negara tetangga dalam satu kawasan keluarga, Sehingga peran serta Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Pasifik adalah sangat penting bahkan memberi peluang aktif menjawab bahaya globalisasi yang kian meningkat ancamannya. Sebagai Negara dalam Kawasan Keluarga, Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi partner yang aktip dalam rangka memberi dukungan terhadap pemenuhan tujuan utama Pasifik yaitu mendorong terciptanya kemakmuran, kesejahteraan dan perdamaian Pasifik sehingga dalam rangka mengukur seberapa besar kekuatan politik Perdana Menteri Solomon Island, Menase Sogurave, untuk mempengaruhi pemimpin-pemimpin Pasifik untuk mendukung Organisasi Papua Merdeka, sedikit banyaknya akan tergantung dari cara pandang Pasifik terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sikap dan tindakan para pemimpin ULMWP dalam rangka membangun kekuatan di Pasifik juga adalah salah satu aspek politik yang sangat menentukan keputusan para Pemimpin Pasifik, apalagi sesudah di investagasi oleh pemerintah Papua New Guinea, bahwa ketidak nayaman situasi politik di PNG sampai terjadinya demonstrasi untuk menjatuh Perdana Menteri PNG “Hon. Peter O’neil” di Port Moresby dan penembakan beberapa mahasiswa oleh Polisi PNG disinyalir ada keikut sertaan para pemimpin ULMWP.

Sementara ULMWP memperjuangkan upgrade status keanggotaan di Forum MSG dan PIF dengan keadaan dalam tubuh organisasi ULMWP terdapat keretakan akibat ketidak kesefahaman diantara para pemimpinnya, Melenesian Community of Indonesia (MCI) atau Masyarakat Melanesia Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) propinsi, yaitu Propinsi Papua, Propinsi Papua Barat, Propinsi Maluku, Propinsi  Maluku Utara dan Propinsi Nusa Tenggara Timur, masih aktip sebagai Corporate Member, hal ini jugalah yang membuat  ULMWP tidak diterima sebagai anggota MSG karena salah satu syarat sebagai anggota adalah sebuah Negara bukan organisasi kelompok.

Perlu di ingat, bahwa ketika Pepera Tahun 1969 diadakan di Tanah Papua, hanya hampir 90 negara anggota PBB yang berpartisipasi mengambil voting di Sidang Umum PBB, yang mayoritasnya mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia,  dengan melahirkan Resolusi 2504, bahwa Papua adalah daerah intergral Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Tahun 2016, jumlah Negara anggota PBB telah bertambah menjadi lebih dari 200 negara anggota, dan sekuat apakah diplomasi politik ULMWP mempengaruhi Negara-negara tersebut, agar Kemerdekaan Papua terwujud? Menghitung diantara Negara-negara anggota PBB, dalam perhitungn politik Perjuangan Papua Merdeka, sekarang hanya didukung oleh 2 (dua) Negara di Pasifik yaitu Solomon Islands dan Vauattu sementara mereka termasuk Negara-negara kecil yang pengaruh politiknya tidak terpandang kuat di PBB. Sejarah membuktikan beberapa Negara pendukung Papua Merdeka, akhirnya menyatakan tidak melanjutkan dukungan karena kepentingan utama Negara mereka, seperti Belanda,Senegal, Nauru dan Kiribati.

Apakah Belanda mendukung Papua Merdeka karena dahulu menguasai Papua dan merancang kemedekaan Papua? Jawabannya sangat tegas TIDAK. Belanda sejak kekalahan di Pepera 1969, sudah berada di pihak Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena menerima keputusan Resolusi PBB No. 2504 sebagai KEPUTUSAN NEGARA-NAGARA ANGGOTA PBB YANG FINAL.

Dengan semakin menurunnya minat masyarakat Papua dengan seruan dan ajakan aksi demo oleh KNPB untuk Papua Merdeka menunjukkan masyarakat Papua semakin cerdas dan semakin jeli dalam memilah dan menilai segala ajakan dengan mengatasnamakan masyarakat Papua karena pada kenyataannya hanyalah ambisi individu dan kepentingan kelompok bukan untuk kemajuan masyarakat Papua.

KESERIUSAN PEMERINTAH MEMBANGUN PAPUA DAN FAKTA DI LAPANGAN MENEPIS TUDUHAN GENOSIDA

Dengan dalih Pelanggaran HAM Berat / Genosida, inilah Opini yang selalu dikembangkan oleh OPM untuk menyerang Pemerintah Indonesia dengan Menyebar Isu di dalam Negeri bahkan sampai ke Luar Negeri baik melalui Media Online ataupun melalui duta-duta Politiknya untuk mencari simpatik dan dukungan dari Dunia Internasional seolah Masyarakat Papua dalam keadaan teraniaya  bahkan adanya upaya pemusnahan oleh pemerintah Indonesia, Seperti dalam postingan Media Online pendukung OPM tertanggal 21 Februari 2017 itu hanyalah Propaganda OPM seolah-olah Pemerintah Indonesia mengakui Pelanggaran HAM Berat,  Kemampuan mempermainkan kata dan menjungkirbalikkan fakta menjadi senjata elite politik OPM untuk mencari dukungan dan simpatik dari masyarakat khususnya masyarakat Papua.  

Bagaimana sekelompok orang dapat menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki niat untuk memusnahkan OAP secara keseluruhan, atau sebagian OAP, jika sebagaimana tertulis dalam semua hukum dan peraturan, bahwa kebijakan Indonesia terhadap Papua adalah untuk mengembangkan politik, ekonomi dan sosial masyarakat Papua kearah yang lebih baik.

Unsur "tindakan"  untuk melakukan tindakan genosida juga tidak dapat dibuktikan. Ini dapat dengan mudah dilihat dari ketidakcocokan kebijakan Indonesia di Papua dan pengertian genosida menurut konvensi.

1.       Unsur utama dari tindakan yang sebenarnya (actus reus)  genosida adalah "adanya pembunuhan kelompok".         Tidak ada unsur seperti dalam kebijakan Indonesia di Papua. Kita semua tahu masih adanya orang-orang yang bermimpi kemerdekaan Papua melalui perang gerilya. Tantangan keamanan di Papua telah direspon dengan pendekatan soft power pemerintah (yaitu pendekatan persuasi politik bagi mereka yang mengangkat senjata untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat secara damai) . Pada saat yang sama, Pemerintah juga menegaskan pendekatan hard power yang terukur, dalam bentuk penegakan hukum yang dilaksanakan dalam kerangka hukum, termasuk sistem peradilan dan di bawah pengawasan Komnas HAM dan masyarakat sipil lainnya. Metode ini tidak hanya diterapkan di Papua tetapi di seluruh Indonesia. Masyarakat Internasional sangat memuji perkembangan positif ini. Seperti laporan bank dunia yang dikeluarkan pada Juli 2014 berjudul "Bagaimana Konflik besar mereda bukti dari Indonesia.

2.       Unsur lain dari tindakan genosida adalah "menyebabkan kecacatan tubuh serius atau mental untuk anggota kelompok".          Tidak ada Kebijakan Indonesia seperti itu di Papua. Sebaliknya kebijakan dari Indonesia, baik pemerintah pusat atau provinsi untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Menurut BPS, ada 534 pusat kesehatan  masyarakat tersedia di papua.      Menurut konvensi lain dari genosida adalah "Pembebanan yang disengaja pada kondisi kehidupan kelompok yang membawa kehancuran fisik di keseluruhan atau sebagian".

Apa yang terjadi di Papua adalah sebaliknya. Papua dan Indeks Pembangunan Manusia Papua (IPM)  telah meningkat dari tahun ke tahun, Provinsi Papua bahkan telah melampaui rekor HDI dari provinsi lain seperti NTT dan NTB. Peningkatan IPM di Papua telah ditopang oleh peningkatan kualitas kesehatan masyarakat oleh Pemerintah.

Tindakan genosida juga mengindikasikan adanya "langkah-langkah mengesankan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran kelompok dan juga Secara paksa memindahkan anak dari kelompok ke kelompok lain".

Tidak ada kebijakan seperti itu di Papua. Faktanya adalah ada perbaikan pada harapan hidup di Papua dari tahun ke tahun, angka kelahiran semakin bertambah, pada saat yang sama tingkat kematian di Papua telah berkurang secara umum bahkan ada peningkatan tingkat kesuburan di Papua.

Begitu juga dengan Pendidikan di Papua, Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting guna mencerdaskan suatu bangsa oleh karena itu, Bidang Pendidikan di Papua adalah salah satu kebijakan yang diutamakan Pemerintah Indonesia selain bidang perekonomian .         Untuk daerah pedalaman di Papua yang jauh dari perkotaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah di Programkan, “Guru Garda Depan (Guru bantu)” guna meningkatkan mutu pendidikan untuk mengatasi kekurangan guru serta meningkatkan pendidikan dasar walau pada pelaksanaannya masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wali murid di daerah pedalaman akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

OPM sengaja mengembangkan isu Pelanggaran HAM Berat / Genosida sebagai strategi untuk mendapatkan simpati masyarakat, meskipun demikian akal sehat akan selalu mampu membedakan antara kenyataan sesungguhnya dari berbagai kebohongan elite Politik OPM tentang Papua.

Mari kita cermati bersama kenapa sampai saat ini Papua perkembangannya tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia, salah satunya adalah adanya sekelompok kecil gerakan sparatis yang selalu menebar terror, intimidasi, propaganda dan lain-lain untuk menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman di masyarakat dalam beraktivitas khususnya daerah pedalaman.

MERAJUT NUSANTARA DITANAH ANIMHA

  

Dalam rangka memperingati HUT Merauke yang ke-115 Pemerintah Kabupaten Merauke menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dibagi dalam 2 tahap, tahap pertama dari tanggal 6 – 12 Februari 2017 dan tahap kedua dari tanggal 13 – 28 Februari 2017.

Dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Pemkab Merauke diantaranya adalah pawai karnaval keliling kota merauke dengan rute, start lapangan Pemda Jl. Ahmad Yani menuju Jl. Mandala dan finish gedung negara yang telah dilaksanakan pada Sabtu 18 Februari 2017 pukul 09.00 sampai dengan selesai.

Acara yang dihadiri dan diikuti dari berbagai kalangan dengan mengambil tema, " Merajut Nusantara Di Tanah Animha". Kegiatan ini dapat berjalan dengan aman dan meriah berkat kerjasama, keseriusan dan antusias semua elemen Bangsa di Kabupaten Merauke.     Ini adalah cermin penduduk Kabupaten Merauke yang hidup rukun berdampingan dengan keanekaragaman Agama, Suku dan Ethnis yang sarat dengan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan dan saling menghormati.

Kabupaten Merauke dikenal dengan nama, "Tanah Animha" arti dari Tanah Animha sendiri adalah Tanah dimana manusia-manusia yang hidup didalamnya tertanam nilai-nilai kebersamaan dan semangat, Izakod bekai izakod kai atau satu hati satu tujuan". 

Tujuan diselenggarakannya berbagai kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke pada acara HUT Merauke ke-115 adalah agar seluruh lapisan masyarakat tetap tertanam jiwa-jiwa Nasionalisme.

Dengan Jiwa Nasionalis akan menjadi pemicu semangat untuk berbuat, memotivasi semua kalangan untuk turut serta membangun Bangsa khususnya kemajuan Kabupaten Merauke kearah yang lebih baik dari saat ini, dengan semangat nasionalisme yang tinggi seluruh komponen masyarakat khususnya generasi muda, Kabupaten Merauke tidak akan mudah terpedaya oleh rayuan serta hasutan dari Ideologi atau kelompok manapun yang akan berusaha merusak bangsa dan memecah belah Persatuan di Tanah Animha. 

DUKUNGAN LSM GEREJA ASAL AUSTRALIA DIBALIK GERAKAN OPM

Adanya segala upaya OPM khususnya dari kalangan elite Politik untuk memisahkan Papua dari dari Indonesia terprovokasi aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) gereja asal Australia, Mereka mengompori agar segera mengambil sikap, Bahkan kini kembali memunculkan petisi menyangkut Referendum Tanah Papua.

Adanya campur tangan asing ini tidak terlepas dari kisah masa silam dimana kebijakan Australia yang cenderung bersifat ganda terhadap Inonesia pada Tahun 1950.   Australia mendukung Kemerdekaan dan integritas Indonesia dari Sabang sampai Merauke namun juga mendukung kebijakan Belanda untuk tetap menguasai Papua. Kebijakan ini kemudian berubah dengan ditujukkan oleh dukungan Australia terhadap integrasi indonesia sesuai dengan Perjanjian New York pada awal tahun 1960an setelah adanya tekanan dari Pemerintah AS.

Desakan Pemerintah AS tersebut didasari oleh kebijakan penangkalan paham Komunis ke wilayah Asia Tenggara, sejak saat itu Australia tidak banyak lagi ikut campur dalam urusan politik yang berkaitan dengan Papua,  akan tetapi Pemerintah Indonesia sendiri masih mencurigai keterlibatan Australia dibelakang gerakan OPM, kecurigaan ini dibuktikan dengan ditangkapnya warga negara Australia yang membawa dokumen khusus mengenai OPM pada tahun 2000 silam, Pemerintah Indonesia juga mencurigai beberapa warga negara Australia yang berada di Papua sebagai anggota LSM dengan dalih kemanusiaan padahal justeru memperkeruh kondisi konflik di Papua.       Isu Genosida di Papua dijadikan alat guna mencari dukungan dan simpatik baik di dalam Negeri maupun Dunia Internasional dan tidak mengakui hasil PAPERA tahun 1969 dan menuntut dilaksanakannya Referendum di Papua.

Segala upaya yang dilakukan LSM asal Australia adalah suatu kebohongan bila mengatakan yang mereka lalukan atas dasar kemanusiaan apalagi mengembangkan isu Genosida karena saat ini kondisi di Papua sendiri dalam keadaan damai dan masyarakat hidup rukun dengan keanekaragaman antar suku, budaya dan agama serta sedang gencar-gencarnya membangun sesuai dengan kebijakan baik Pemerintah Pusat maupun daerah justeru dari OPM lah yang belakangan ini menebar ancaman dan ketakutan bagi masyarakat yang tidak mendukung pergerakan mereka.  

Bila dilihat dari sejarah Australia sendiri, seharusnya LSM Gereja asal Australia tersebut tidak mencampuri urusan bangsa lain karena justeru di Australia lah pelanggaran kemanusiaan itu pernah terjadi.          Seperti dikutip dari media Online new.detik.com tanggal 30 Januari 2017 bahwa Komunitas pribumi di pulau Palm Island Queensland, Australia, akan tampil dalam dokumenter sejarah mengenai salah satu aspek kolonisasi yang tak banyak diketahui. Dokumenter tersebut membuka kisah orang Aborigin yang dipertontonkan bersama binatang antara abad 19 dan awal abad 20.

Sekitar 20 orang Aborigin diambil paksa dari Australia Utara saat itu untuk dipamerkan bersama binatang dalam apa yang disebut sebagai Human Zoo.    Bersama ribuan orang Aborigin lainnya, mereka dipajang berkeliling Eropa dan Amerika setidaknya sampai tahun 1940.

Saat ini komunitas Palm Island telah mendapatkan kembali sisa-sisa tengkorak salah seorang nenek moyang mereka itu.

Tetua masyarakat setempat, Walter Palm Island, merasa sangat istimewa melihat sisa-sisa nenek moyang, yang ditemukan di Amerika Utara, kembali ke kampung sendiri.

"Silsilah ayah saya menunjukkan ada seorang paman meninggal di sirkus di Amerika... rasanya seperti teka-teki untuk memahami semua ini," katanya.

"Melihat foto dan gambar para leluhur ini, saya bisa merasakan sakit dan penderitaan dari ekspresi wajah mereka. Dan bagaimana terhinanya mereka," ujar Walter.

"Mereka kehilangan harga diri dan kepercayaan diri mereka sebagai manusia. Mereka diperlakukan sebagai binatang," tambahnya.

Leluhur Walter meninggal di akhir abad ke-19 - dia salah satu dari sekitar 35.000 orang yang dipamerkan di kebun binatang antara tahun 1800-an dan Perang Dunia II.

"Mereka ditampilkan sebagai kanibal. Pemakan manusia. Missing link antara manusia dengan monyet. Untuk penonton yang mencari eksotisme dan sensasi dari sesuatu yang tak diketahui," katanya.

Kini seorang sinematografer Australia, Philip Rang, mengerjakan film dokumenter yang melacak kisah orang-orang Aborigin tersebut. Dia baru saja kembali dari syuting di Palm Island.

Dia mengatakan ada sekitar 20 orang Aborigin diambil dari Palm Island dan Ingham di Queensland utara.

"Benar-benar menakjubkan, betapa sedikit yang diketahui tentang hal ini," kata Rang. "Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka dibujuk, katakanlah oleh orang kulit putih yang culas."

"Pertama mereka dikumpulkan di Townsville lalu dibawa ke Sydney. Supaya mereka tidak akan melarikan diri, pakaian mereka dilucuti lalu dinaikkan ke perahu," tuturnya.

Seorang anak Aborigin yang merupakan bagian dari 20 warga Aborigin dari Australia Utara yang dijadikan penghuni kebun binatang dan dibawa keliling Eropa dan Amerika. (Foto Kiriman: The Human Zoo)

Bukan film politik

Kebun binatang Human Zoo itu memamerkan orang-orang dari Afrika, Pasifik dan Asia.

Menurut Rang, hal itu merupakan pembenaran untuk kolonisasi.

"Mereka dibawa ke tempat-tempat yang jauh dan bilang, lihat apa yang kami temukan. Kami bukan cuma menemukan rempah-rempah, bumbu dan bahan baku, tapi juga menemukan orang-orang ini," katanya.

Salah satu sutradara dokumenter tersebut, Bruno Victor-Pujebet, berharap film ini akan mencegah pengulangan sejarah.

"Kami memiliki banyak gambar, foto dan film-film lama. Perlu memberikan konteks sejarah kepada publik," katanya.

"Itu merupakan cara membenarkan dominasi dunia. Orang-orang ini adalah korban dari hal itu. Kita tidak ingin membuat film politik, kami hanya ingin memberikan fakta dan menceritakan kisah mereka yang benar-benar terlupakan," jelas Victor-Pujebet.

Bagi Walter Palm Island, film dokumenter ini merupakan kesempatan bagi warganya membangun semacam identitas yang lebih besar.

"Sejarah Aborigin Australia belum tersampaikan. Begitu pula nasib masyarakat pribumi Australia dan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka," katanya.

Film dokumenter The Human Zoo akan ditayangkan pertama kali di Prancis pada Juni 2017 mendatang.

Jadi sudah jelas, dukungan LSM Gereja asal Australia bukan atas dasar kepentingan kemanusiaan, melainkan ada kepentingan lain karena cenderung memilih ikut campur urusan Bangsa lain dibanding Negaranya sendiri terkait suku Aborigin.   Tidak ada Genosida terjadi di Papua, tidak ada perlakuan seperti binatang terhadap masyarakat asal Papua seperti yang di gembor-gemborkan OPM dan LSM asal Australia tersebut.    OAP bebas hidup diberbagai pulau dan daerah di Indonesia tanpa ada sikap diskriminasi dari masyarakat daerah lain apalagi perlakuan seperti di Australia pada masa lalu bahkan banyak OAP yang jadi pejabat dan menduduki jabatan di Instansi Pemerintah.

Sumber : https://news.detik.com/internasional/d-3409397/membuka-kisah-aborigin-yang-diperlakukan-sebagai-hewan

SERUAN OPM TENTANG REFERENDUM TERINSPIRASI DARI KEMERDEKAAN TIMOR LESTE

Timor Leste adalah negara baru, yang berdaulat tahun 2000 lalu setelah melepaskan diri dari NKRI lewat jejak pendapat di tahun 1999. Sedikit banyak, hal inilah yang memotivasi OPM lewat para aktivis Politiknya untuk terus memerangi kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun demi kemajuan Papua. Dengan berbagai cara terus dilakukan oleh OPM baik isu dan porpaganda lewat KNPB ataupun intimidasi dan ancaman keamanan yang dilakukan TPNOPM.

OPM tidak menyadari, Papua berbeda dengan Timor Leste. Timor Leste adalah jajahan Portugal (Portugis), sedangkan Papua adalah jajahan Belanda seperti halnya daerah-daerah lain wilayah Indonesia, Papua tidak pernah diinvasi atau dikoloni oleh Indonesia tetapi korban kolonial Belanda seperti halnya daerah-daerah lain wilayah Indonesia, Timor Leste yang dulu bernama Timor Timur bergabung (integrasi) kedalam wilayah kedaulatan NKRI sebagian besar masyarakat dunia menentangnya, sementara integrasi Papua menjadi bagian RI melalui proses diplomasi dan sudah disahkan oleh PBB hasil Papera tahun 1969.

Banyaknya kecaman dan kutukan Dunia Internasional khususnya negara-negara Asia-Afrika kepada Belanda akhirnya pada 1962 Belanda mengupayakan perjanjian yang dilaksanakan di PBB dan akhirnya disepakati untuk "MENGEMBALIKAN" Papua di bawah Indonesia, namun menurut persetujuan PBB, masa depan Papua harus ditentukan melalui pendapat penduduknya akhirnya diselenggarakanlah PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969 oleh sebuah badan netral (UNTEA) dibawah pengawasan langsung PBB. Hasil akhir Pepera, masyarakat Papua memilih bergabung dengan NKRI.

Hal yang samapun berlaku dalam kasus Timor Timur. Pendapat rakyat atau Referendum di bekas provinsi ke-27 Indonesia itu dilaksanakan oleh UNTAET di bawah pengawasan langsung PBB. Mayoritas masyarakat Timor Timur memilih Merdeka dan Indonesia menghormatinya. Rasa hormat yang sama juga ditunjukan Indonesia dalam kasus Papua, kendati sejak 1 Mei 1963 secara resmi Papua telah bergabung kembali dengan NKRI, namun Pemerintahan tetap berada di bawah kendali pemerintahan sementara UNTEA. Secara simbolis hal itu ditunjukkan dengan pengibaran bendera Merah Putih berdampingan dengan bendera UNTEA. Baru setelah hasil PEPERA disahkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 2504 tanggal 19 November 1969, bendera UNTEA diturunkan. Ini adalah simbol bahwa pemerintahan efektif di Papua sejak saat itu telah diserahkan sepenuhnya oleh PBB kepada Pemerintah Indonesia. Sekalipun Penyelenggaraan Papera itu sendiri sebenarnya akibat tipudaya dan upaya Belanda memisahkan Papua dari Indonesia dengan mendeklarasikan Kemerdekaan Papua 1 Desember 1961 (atau 16 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan wilayah kedaulatan dari Sabang sampai Merauke).

Integrasi Papua kembali ke pangkuan NKRI, sudah FINAL. Jika masih ada aktivis Papua Merdeka yang mempersoalkannya, dan mengatakan bahwa PEPERA ilegal, itu hanya upaya sparatis OPM guna mencari dukungan masyarakat dengan menutupi fakta sejarah

Segala upaya aktivis OPM hanyalah demi kepentingan pribadi, beberapa oknum yang berdalih memperjuangkan nasib masyarakat Papua dengan berbagai macam cara bahkan sampai keluar negeri justru akan  menjerumuskan rakyat Papua ke dalam jurang kehancuran.

Aksi-aksi demonstrasi, pemogokkan hingga menyerukan perlawanan bersenjata justru akan membawa rakyat Papua ke titik paling nadir dalam kehidupan mereka, sedangkan para oknum OPM tersebut tidak merasakan penderitaan yang dialami masyarakat karena mereka hidup bersenang-senang di luar negeri.

Situasi dan Kondisi Timor Leste saat ini adalah pengalaman yang berharga buat masyarakat Papua, pasca memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia  dan menjadi Negara yang berdiri sendiri kondisinya bukannya semakin membaik tetapi berbalik menjadi semakin tidak jelas, kondisi perekonomian  kian terpuruk, rakyatnya hidup dibawah garis kemiskinan bahkan menjadi negara termiskin di kawasan Asia, stabilitas keamanan terganggu dengan berbagai macam pemberontakan serta tingginya angka kriminalitas sampai saat ini bahkan masih harus berhadapan dengan negara pendukung saat mengupayakan kemerdekaan Timor Leste yaitu Australia atas pengambil alihan teluk lautnya yang kaya minyak sebagai balas jasa saat membantu dan mengupayakan lepas dari NKRI.

GOLIAT TABUNI BANTAH KELUARKAN PERNYATAAN PERANG

Adanya kabar yang beredar di media online Gatra bahwa Panglima Organisasi Papua merdeka (OPM) Goliat Tabuni menyatakan perang dengan Pemerintah Indonesia adalah tidak benar, itu hanyalah pernyataan Lekagak Telenggen yang berusaha mengambil alih keputusan dengan mengatas namakan Goliat Tabuni agar mendapat dukungan seluruh anggota TPNOPM hal ini dilakukan menginggat Goiat Tabuni sebagai Panglima Tertinggi sementara kenyataan yang ada antara Lekagak Telenggen dengan Goliat Tabuni berseberangan dan sering berbeda pendapat.

Setelah dikonfirmasi oleh awak media, pernyataan tersebut dibantah langsung oleh Goliat Tabuni bahkan sangat terkejut setelah mengetahui adanya kongres yang dilaksanakan di Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya dipimpin dirinya.

“Saya tidak pernah keluarkan pernyataan perang, itu hanya tipu-tipu Lekagak Telenggen saja supaya dapat uang dari pemerintah daerah dan saya saat ini berada di Tinggi Neri bukan di Kuyawage memimpin pertemuan seperti yang diberitakan.” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Goliat bahwa Lekagak Telenggen sering berbeda paham yang dengan dirinya. Ia sendiri tidak setuju dengan adanya pengibaran Bintang Kejora yang sering dilakukan oleh kelompok Lekagak Telenggen dan KNPB saat berdemo di Jayapura dan daerah lain.

KEBOHONGAN OPM DENGAN MEMANFAATKAN MOMEN BAIK DI DALAM DAN LUAR NEGERI

Elite Politik kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak pernah bosan membohongi masyarakat khususnya Papua dan memberi harapan semu kepada para pendukungnya dengan mengarang berbagai cerita dan memanpaatkan berbagai momen yang sedang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri guna mencari simpatik dan kepercayaan dari para pendukungnya.

Seperti pada beberapa bulan lalu OPM menyebutkan bahwa telah mengirimkan sebuah laporan resmi terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia di Papua, kepada PBB. Namun, hal ini dengan tegas dibantah oleh PBB dengan menyebutkan tak pernah ada satu lembarpun laporan yang dikirimkam terkait pelanggaran HAM di Papua kepada mereka.

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric menyatakan pihaknya tidak pernah menerima dokumen mengenai laporan hak asasi manusia (HAM) dari kelompok OPM. Hal itu disampaikan Dujarric dalam press briefing di markas PBB di New York, Rabu 1 Juni 2016.

Pernyataan jubir PBB tersebut disampaikan terkait informasi yang beredar yang mengklaim Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon telah menerima laporan pelanggaran HAM di Papua dari perwakilan OPM. Informasi yang beredar Dokumen tersebut dilaporkan diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Non-Pemerintah Kepulauan Pasifik (PIANGO) Emele Duituturaga kepada Sekjen Ban Ki-moon pada kesempatan World Humanitarian Summit yang berlangsung pada 23 sampai 24 Mei di Istanbul, Turki.

Dujarric juga mengklarifikasi bahwa Sekjen PBB tidak pernah melakukan atau mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat dalam KTT di Turki seperti yang diinformasikan oleh OPM tersebut.

Pada bulan lalu OPM juga kembali membuat ulah dengan memanpaatkan moment keagamaan, kedatangan Ahok Cahyapurnama yang merayakan Natal bersama masyarakat Papua, telah dimanpaatkan oleh OPM dengan memasang spanduk seolah-olah kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut adalah bagian daripada dukungan kepada OPM.         Sejumlah tokoh adat, tokoh agama dan mayoritas masyarakat Papua yang menghadiri kegiatan menyayangkan tindakan tersebut. Acara yang seharusnya penuh dengan suasana keagamaan telah dikotori oleh OPM dengan kepentingan politik mereka, segala tindakan baik propaganda dan agitasi untuk merusak citra Indonesia di mata dunia dan mencari dukungan masyarakat khususnya Papua selalu dilakukan.

Dengan bantuan dan sokongan dana dari sejumlah negara Barat yang menginginkan Papua lepas dari kedaulatan Indonesia, menjadikan masalah HAM sebagai senjata ampuh mereka dalam menarik simpati dunia, isu bahwa pemerintah Indonesia menurut mereka telah melakukan pembantaian di Papua dengan korban hingga ratusan ribu, selain itu Pemerintah Indonesia juga dituduh melakukan politik isolasi dengan menghalangi pers mengunjungi Papua. Tapi semua tuduhan tersebut hingga kini tak pernah terbukti satupun. Sejumlah negara yang penasaran dengan kondisi Papua bahkan telah melakukan kunjungan ke Papua.

Segala tindakan para aktivis OPM baik TPNOPM ataupun para elite politik KNPB tidak berupaya memajukan dan menunjang pembangunan, justeru lebih cenderung sebagai kelompok penghambat pembangunan di Papua dengan berbagai isu, propaganda bahkan terror dan gangguan keamanan serta pemecah persatuan antar suku dan agama di Papua yang selama ini hidup rukun dan berdampingan.

SEJARAH PERJUANGAN MASYARAKAT PAPUA MENENTANG KOLONIALISME BELANDA

Ayub Kafiar kelahiran Ambai 3 April 1923, Pelaku Sejarah yang pernah menjadi ajudan Ir Soekarno dan ikut berjuang dalam pembebasan Irian Barat

Sungguh perbuatan naif dan membodohi masyarakat khususnya Papua pernyataan para aktivis KNPB bila tidak mengakui para pelaku sejarah khususnya masyarakat Papua yang telah mengorbankan tenaga, materi bahkan nyawa untuk melepaskan tanah Papua dari cengkeraman penjajah Kolonial Belanda. Mereka-mereka baru lahir di bumi Papua setelah kemerdekaan yang seharusnya mengisi kemerdekaan dengan membangun dan memajukan Papua kearah yang lebih baik lagi justeru selalu mengusik ketenteraman, berusaha memecah belah antar suku dan agama yang selama ini hidup rukun dan berdampingan, selalu  berusaha memutarbalik fakta sejarah bahkan berupaya memisahkan Papua dari NKRI dengan berbagai tipu daya dan mengaburkan sejarah Papua sementara Dunia Internasional sudah mengakui bahwa Integral Papua kedalam Indonesia adalah sah karena sudah tercatat dan di putuskan PBB.  

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan tanggal 17 Agustus 1945, seluruh pemuda dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengumandangkan pekik “Merdeka” dan bangkit melawan penjajahan Belanda dan sisa-sisa tentara Jepang. Setelah Perang Dunia II, Belanda berusaha menguasai kembali wilayah di Nusantara dengan membentuk Pemerintahan Hindia Belanda (NICA) dan didukung oleh kekuatan angkatan perang, KNIL, serta dibantu oleh tentara sekutu.

Memasuki tahun 1946, pergolakan pemuda dan seluruh masyarakat Indonesia melawan tentara Belanda merata di seluruh wilayah Nusantara, yaitu dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku dan Irian. Namun, pemerintah RI saat itu tidak cukup memiliki tenaga dan sumber daya untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kekuatan pergerakan dan perlawanan di wilayah Nusantara, sehingga perlawanan terkoordinir sebatas tiap-tiap wilayah.

Dengan adanya kebijakan politik dan strategi perang tersebut, otomatis perjuangan para pemuda dan masyarakat di wilayah Papua tidak terpantau dan tidak terkoordinasikan dengan Pemerintah RI di Jawa. Padahal pada tahun 1946 tersebut di Tanah Papua terjadi perlawanan yang cukup hebat terhadap kolonialisme dan upaya pendudukan kembali oleh Pemerintah dan Tentara Belanda. Perlawanan tersebut tercatat terjadi di dua kota, yaitu di Merauke dan Hollandia (Jayapura sekarang).

Pada tanggal 14 Maret 1946 di Merauke terjadi pertempuran hebat antara para pemuda Papua melawan tentara kolonial Belanda. Para pemuda Papua tersebut merupakan mantan Heiho yang telah dididik ilmu kemiliteran oleh Jepang dan telah mengetahui tentang kemerdekaan RI melalui berita radio yang disampaikan oleh Pemerintah RI. Rasa kebangsaan mereka timbul dan bertekad untuk melawan penjajahan serta merebut kemerdekaan yang selama ini diidam-idamkannya. Dengan berbekal rasa nasionalisme, semangat pantang menyerah, serta ditunjang oleh pengalaman kemiliteran, para pemuda Papua di Merauke melakukan perlawanan militer terhadap tentara kolonial Belanda yang berusaha kembali menjajah Tanah Papua. Pertempuran hebat pun berlangsung di kota Merauke dan sekitarnya serta membuat keadaan di kota Merauke cukup mencekam selama tiga hari. Meskipun hanya bersenjatakan seadanya, para pemuda Papua di Merauke berhasil membuat kesulitan pada tentara kolonial Belanda yang bersenjatakan lengkap. Akhirnya, tentara kolonial Belanda berhasil menggagalkan upaya dari para pemuda Papua, dan sebagian besar pemuda Papua tersebut gugur sebagai kusuma bangsa serta sebagian kecil lainnya hilang tak tentu rimbanya.

Perjuangan dan perlawanan para pemuda dan masyarakat Papua di Hollandia (Jayapura sekarang) tergolong lebih sistematis dan terencana. Pada akhir tahun 1945 terjadi pertempuran antara pejuang Papua yang rata-rata berasal dari Digul dengan tentara kolonial Belanda yang dipimpin oleh Sunggoro. Tentara kolonial Belanda berhasil mematahkan perlawanan pejuang Papua tersebut dan menangkap Sunggoro.    Walaupun Sunggoro sudah meringkuk dalam penjara Hollandia dan sebagian besar pejuang Digul serta teman-temannya memilih berjuang di daerah RI namun pergolakan rakyat Irian tidak terhenti. Sunggoro dengan S. Papare, Martin Indey dan lain-lainnya mempersiapkan perlawanan untuk yang kedua kalinya terhadap Belanda. Pimpinan umum tetap pada Sunggoro, sehingga markasnya berada di dalam penjara. Betapapun ketatnya penjagaan di penjara, pasukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda dapat juga dipersiapkan bahkan ada beberapa penjaga penjara yang turut serta dalam pasukan perlawanan tersebut.    Sebagai Panglima ditunjuk Penggoncang Alam, seorang pejuang asal Minangkabau, sedangkan Martin Indey berhasil mempengaruhi sebagian besar anggota “Batalyon Papua” yang dikepalai oleh Kapten de Bruin. Batalyon Papua tersebut adalah pasukan yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda di mana personelnya terdiri dari orang asli Papua dengan tujuan untuk dijadikan pasukan penggempur guna menyerang Pemerintah RI.

Rakyat Papua menghormati dan menjunjung tinggi pemimpin-pemimpin patriotik – nasionalis Indonesia berkat adanya sosialisasi dan upaya yang dilakukan oleh Martin Indey, Papare, Rumkoren, dan lain-lain. Lebih kurang tiga perempat dari jumlah anggota Polisi turut serta dalam pasukan perlawanan. Sekolah Polisi pun sudah mendukung perjuangan yang akan dilakukan pasukan perlawanan. Di kalangan tentara Belanda sendiri (KNIL) ada lebih kurang 30 orang pemuda Menado yang bersedia turut serta. Dengan teliti diaturlah persiapan untuk melucuti KNIL, menangkap pembesar-pembesar Pemerintah Belanda dan menduduki stasiun radio. Pimpinan umum, Sunggoro, sudah memutuskan akan melakukan perlawanan terhadap Belanda pada tanggal 17 Juli 1946. Peluru-peluru sudah dibagikan dan pemuka-pemuka adat Papua serta pemuka masyarakat sudah diberitahu, namun, Belanda berhasil mencium adanya persiapan perlawanan terhadap kekuasaannya dan dilakukanlah razia secara besar-besaran. Akibatnya, terjadilah insiden-insiden perlawanan oleh para pemuda dan masyarakat Papua dalam skala yang kecil dan terbatas. Rencana perlawanan dan insiden tersebut dapat dipatahkan oleh Belanda. Banyak pejuang yang ditangkap. Belanda bertindak pula terhadap “Batalyon Papua”, meskipun Batalyon tersebut sudah sangat berjasa terhadap Belanda maupun tentara sekutu dalam membebaskan Irian dari pendudukan Jepang. Tetapi kini mereka dianggap paling berbahaya oleh pemerintahan Belanda (NICA).

Selanjutnya Belanda melakukan pembersihan di dalam alat-alat kekuasaannya, yang terbukti memiliki orientasi untuk berjuang bagi kemerdekaan dan keutuhan wilayah RI. Hanya KNIL-lah yang saat itu menjadi tulang punggung kekuasaan Belanda di Tanah Papua. Pamongpraja dan Swapraja Irian pun terbukti tetap menyokong gerakan kemerdekaan Indonesia. S. Papare dianggap Belanda berbahaya bila berada di Hollandia. Oleh Residen van Eekhout ia kemudian dipindahkan ke Serui untuk berpraktek sebagai dokter. Pada saat yang hampir bersamaan, Belanda mengasingkan rombongan Gubernur Ratulangi ke Serui, dan kejadian ini meninggikan moril pejuang-pejuang Irian di daerah Serui karena memperoleh bantuan pemikiran dari tokoh-tokoh pejuang yang berpengaruh.            Betapapun Belanda sangat mengucilkan S. Papare dan Gubernur Ratulangi namun melalui Gereja maupun melalui para pemuda pejuang Papua maka dapat terbina hubungan antara Papare dkk dengan rombongan Gubernur Ratulangi, sehingga dapat diatur rencana dan petunjuk-petunjuk politik dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari Pemerintahan Belanda.

Sejak tahun 1946 Marthen Indey menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka (PIM). Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 Kepala Suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Indey juga mulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda.

Akibat aktivitas politiknya yang kian berani ini, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Indey. Tahun 1962, saat Marthen Indey tak lagi dipenjara, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka operasi Trikora. Saat perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia, di PBB hingga akhirnya Papua (Irian) benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia.