SERUAN OPM TENTANG REFERENDUM TERINSPIRASI DARI KEMERDEKAAN TIMOR LESTE

Timor Leste adalah negara baru, yang berdaulat tahun 2000 lalu setelah melepaskan diri dari NKRI lewat jejak pendapat di tahun 1999. Sedikit banyak, hal inilah yang memotivasi OPM lewat para aktivis Politiknya untuk terus memerangi kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun demi kemajuan Papua. Dengan berbagai cara terus dilakukan oleh OPM baik isu dan porpaganda lewat KNPB ataupun intimidasi dan ancaman keamanan yang dilakukan TPNOPM.

OPM tidak menyadari, Papua berbeda dengan Timor Leste. Timor Leste adalah jajahan Portugal (Portugis), sedangkan Papua adalah jajahan Belanda seperti halnya daerah-daerah lain wilayah Indonesia, Papua tidak pernah diinvasi atau dikoloni oleh Indonesia tetapi korban kolonial Belanda seperti halnya daerah-daerah lain wilayah Indonesia, Timor Leste yang dulu bernama Timor Timur bergabung (integrasi) kedalam wilayah kedaulatan NKRI sebagian besar masyarakat dunia menentangnya, sementara integrasi Papua menjadi bagian RI melalui proses diplomasi dan sudah disahkan oleh PBB hasil Papera tahun 1969.

Banyaknya kecaman dan kutukan Dunia Internasional khususnya negara-negara Asia-Afrika kepada Belanda akhirnya pada 1962 Belanda mengupayakan perjanjian yang dilaksanakan di PBB dan akhirnya disepakati untuk "MENGEMBALIKAN" Papua di bawah Indonesia, namun menurut persetujuan PBB, masa depan Papua harus ditentukan melalui pendapat penduduknya akhirnya diselenggarakanlah PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969 oleh sebuah badan netral (UNTEA) dibawah pengawasan langsung PBB. Hasil akhir Pepera, masyarakat Papua memilih bergabung dengan NKRI.

Hal yang samapun berlaku dalam kasus Timor Timur. Pendapat rakyat atau Referendum di bekas provinsi ke-27 Indonesia itu dilaksanakan oleh UNTAET di bawah pengawasan langsung PBB. Mayoritas masyarakat Timor Timur memilih Merdeka dan Indonesia menghormatinya. Rasa hormat yang sama juga ditunjukan Indonesia dalam kasus Papua, kendati sejak 1 Mei 1963 secara resmi Papua telah bergabung kembali dengan NKRI, namun Pemerintahan tetap berada di bawah kendali pemerintahan sementara UNTEA. Secara simbolis hal itu ditunjukkan dengan pengibaran bendera Merah Putih berdampingan dengan bendera UNTEA. Baru setelah hasil PEPERA disahkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 2504 tanggal 19 November 1969, bendera UNTEA diturunkan. Ini adalah simbol bahwa pemerintahan efektif di Papua sejak saat itu telah diserahkan sepenuhnya oleh PBB kepada Pemerintah Indonesia. Sekalipun Penyelenggaraan Papera itu sendiri sebenarnya akibat tipudaya dan upaya Belanda memisahkan Papua dari Indonesia dengan mendeklarasikan Kemerdekaan Papua 1 Desember 1961 (atau 16 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan wilayah kedaulatan dari Sabang sampai Merauke).

Integrasi Papua kembali ke pangkuan NKRI, sudah FINAL. Jika masih ada aktivis Papua Merdeka yang mempersoalkannya, dan mengatakan bahwa PEPERA ilegal, itu hanya upaya sparatis OPM guna mencari dukungan masyarakat dengan menutupi fakta sejarah

Segala upaya aktivis OPM hanyalah demi kepentingan pribadi, beberapa oknum yang berdalih memperjuangkan nasib masyarakat Papua dengan berbagai macam cara bahkan sampai keluar negeri justru akan  menjerumuskan rakyat Papua ke dalam jurang kehancuran.

Aksi-aksi demonstrasi, pemogokkan hingga menyerukan perlawanan bersenjata justru akan membawa rakyat Papua ke titik paling nadir dalam kehidupan mereka, sedangkan para oknum OPM tersebut tidak merasakan penderitaan yang dialami masyarakat karena mereka hidup bersenang-senang di luar negeri.

Situasi dan Kondisi Timor Leste saat ini adalah pengalaman yang berharga buat masyarakat Papua, pasca memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia  dan menjadi Negara yang berdiri sendiri kondisinya bukannya semakin membaik tetapi berbalik menjadi semakin tidak jelas, kondisi perekonomian  kian terpuruk, rakyatnya hidup dibawah garis kemiskinan bahkan menjadi negara termiskin di kawasan Asia, stabilitas keamanan terganggu dengan berbagai macam pemberontakan serta tingginya angka kriminalitas sampai saat ini bahkan masih harus berhadapan dengan negara pendukung saat mengupayakan kemerdekaan Timor Leste yaitu Australia atas pengambil alihan teluk lautnya yang kaya minyak sebagai balas jasa saat membantu dan mengupayakan lepas dari NKRI.