KESERIUSAN PEMERINTAH MEMBANGUN PAPUA DAN FAKTA DI LAPANGAN MENEPIS TUDUHAN GENOSIDA

Dengan dalih Pelanggaran HAM Berat / Genosida, inilah Opini yang selalu dikembangkan oleh OPM untuk menyerang Pemerintah Indonesia dengan Menyebar Isu di dalam Negeri bahkan sampai ke Luar Negeri baik melalui Media Online ataupun melalui duta-duta Politiknya untuk mencari simpatik dan dukungan dari Dunia Internasional seolah Masyarakat Papua dalam keadaan teraniaya  bahkan adanya upaya pemusnahan oleh pemerintah Indonesia, Seperti dalam postingan Media Online pendukung OPM tertanggal 21 Februari 2017 itu hanyalah Propaganda OPM seolah-olah Pemerintah Indonesia mengakui Pelanggaran HAM Berat,  Kemampuan mempermainkan kata dan menjungkirbalikkan fakta menjadi senjata elite politik OPM untuk mencari dukungan dan simpatik dari masyarakat khususnya masyarakat Papua.  

Bagaimana sekelompok orang dapat menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki niat untuk memusnahkan OAP secara keseluruhan, atau sebagian OAP, jika sebagaimana tertulis dalam semua hukum dan peraturan, bahwa kebijakan Indonesia terhadap Papua adalah untuk mengembangkan politik, ekonomi dan sosial masyarakat Papua kearah yang lebih baik.

Unsur "tindakan"  untuk melakukan tindakan genosida juga tidak dapat dibuktikan. Ini dapat dengan mudah dilihat dari ketidakcocokan kebijakan Indonesia di Papua dan pengertian genosida menurut konvensi.

1.       Unsur utama dari tindakan yang sebenarnya (actus reus)  genosida adalah "adanya pembunuhan kelompok".         Tidak ada unsur seperti dalam kebijakan Indonesia di Papua. Kita semua tahu masih adanya orang-orang yang bermimpi kemerdekaan Papua melalui perang gerilya. Tantangan keamanan di Papua telah direspon dengan pendekatan soft power pemerintah (yaitu pendekatan persuasi politik bagi mereka yang mengangkat senjata untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat secara damai) . Pada saat yang sama, Pemerintah juga menegaskan pendekatan hard power yang terukur, dalam bentuk penegakan hukum yang dilaksanakan dalam kerangka hukum, termasuk sistem peradilan dan di bawah pengawasan Komnas HAM dan masyarakat sipil lainnya. Metode ini tidak hanya diterapkan di Papua tetapi di seluruh Indonesia. Masyarakat Internasional sangat memuji perkembangan positif ini. Seperti laporan bank dunia yang dikeluarkan pada Juli 2014 berjudul "Bagaimana Konflik besar mereda bukti dari Indonesia.

2.       Unsur lain dari tindakan genosida adalah "menyebabkan kecacatan tubuh serius atau mental untuk anggota kelompok".          Tidak ada Kebijakan Indonesia seperti itu di Papua. Sebaliknya kebijakan dari Indonesia, baik pemerintah pusat atau provinsi untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Menurut BPS, ada 534 pusat kesehatan  masyarakat tersedia di papua.      Menurut konvensi lain dari genosida adalah "Pembebanan yang disengaja pada kondisi kehidupan kelompok yang membawa kehancuran fisik di keseluruhan atau sebagian".

Apa yang terjadi di Papua adalah sebaliknya. Papua dan Indeks Pembangunan Manusia Papua (IPM)  telah meningkat dari tahun ke tahun, Provinsi Papua bahkan telah melampaui rekor HDI dari provinsi lain seperti NTT dan NTB. Peningkatan IPM di Papua telah ditopang oleh peningkatan kualitas kesehatan masyarakat oleh Pemerintah.

Tindakan genosida juga mengindikasikan adanya "langkah-langkah mengesankan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran kelompok dan juga Secara paksa memindahkan anak dari kelompok ke kelompok lain".

Tidak ada kebijakan seperti itu di Papua. Faktanya adalah ada perbaikan pada harapan hidup di Papua dari tahun ke tahun, angka kelahiran semakin bertambah, pada saat yang sama tingkat kematian di Papua telah berkurang secara umum bahkan ada peningkatan tingkat kesuburan di Papua.

Begitu juga dengan Pendidikan di Papua, Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting guna mencerdaskan suatu bangsa oleh karena itu, Bidang Pendidikan di Papua adalah salah satu kebijakan yang diutamakan Pemerintah Indonesia selain bidang perekonomian .         Untuk daerah pedalaman di Papua yang jauh dari perkotaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah di Programkan, “Guru Garda Depan (Guru bantu)” guna meningkatkan mutu pendidikan untuk mengatasi kekurangan guru serta meningkatkan pendidikan dasar walau pada pelaksanaannya masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wali murid di daerah pedalaman akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

OPM sengaja mengembangkan isu Pelanggaran HAM Berat / Genosida sebagai strategi untuk mendapatkan simpati masyarakat, meskipun demikian akal sehat akan selalu mampu membedakan antara kenyataan sesungguhnya dari berbagai kebohongan elite Politik OPM tentang Papua.

Mari kita cermati bersama kenapa sampai saat ini Papua perkembangannya tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia, salah satunya adalah adanya sekelompok kecil gerakan sparatis yang selalu menebar terror, intimidasi, propaganda dan lain-lain untuk menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman di masyarakat dalam beraktivitas khususnya daerah pedalaman.